Nganjuk.Radar Merah Putih com-Demo yang melibatkan banyak anggota Group AWG ( Aliansi Wong Gawat) berada di depan Pendopo Pemkab Nganjuk.Senin (12/08/2019) .
Para pendemo menuntut agar adanya keterbukaan informasi publik terkait dengan keuangan yang sudah diterima oleh masing masing desa melalui program ADD ( alokasi dana desa) maupun DD ( dana desa) pada Tahun Anggaran 2019
Menurut kang Panjol selaku Admin dari Group WhatsAAp AWG yang juga koordinator demo, menyampaikan hampir semua desa yang ada ,sekitar 90 % kepala desa juga perangkat maupun stafnya di masing masing desa belum ada penyampaian.yang transparansi dan akuntabel mengenai anggaran yang ada dan juga sekaligus pengelolaannya,"ungkapnya.
Lebih lanjut ,ungkap Kang Panjol ,"Apalagi saat pengisian perangkat , seakan dijadikan ajang untuk memperkaya diri oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab,"jelasnya.
Para pendemo tersebut juga menuntut agar Sekertaris desa ( carik) yang berstatus PNS untuk ditarik kembali ke pemkab dan dikembalikan semula, karena selain tidak memberikan kesempatan warga desa setempat ,juga akhirnya memberikan peluang kepada mereka ( sekdes PNS - red)untuk memperkaya diri termasuk bisa mendapat pendapatan ganda.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi turun tangan berusaha menemui para pendemo dan mengajak berunding ( berkomunikasi) dengan baik, dengan hati yang lapang dan kepala dingin untuk mencari satu solusi ataupun jawabannya.
Kang Marhaen meminta kepada seluruh warga Nganjuk, apabila ada keluhan yang menyangkut masalah desa, agar segera mungkin mengadukan kepada Pemkab dengan melayangkan keluhannya secara tertulis, dengan tujuan agar pihaknya ataupun OPD yang berkaitan dengan deds bisa lebih tau dan memahami apa yang terjadi di.desa itu sendiri,"harapnya.
Masih ungkap Marhaen, agar semua orang Nganjuk menjadi lebih mengerti dan ada sinergitas dengan pemerintah daerah,"pungkasnya.(siwi)
0 Komentar