Pasuruan - radarmerahputih.com - Dari Hasil rapat virtual Lokakarya, Program Kotaku tahun 2021 yang digelar selama 2 (dua) hari diruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Pasuruan yang diikuti beberapa Tim Kotaku diantaranya, Boedy Soewartono selaku Asisten Kota Mandiri, Kota Pasuruan, Syamsul Hadi selaku Kordinator KK Kluster 3, Kelurahan, Kecamatan, Bapelitbangda, Dinas Perkim dan beberapa OPD lainnya dilingkup Pemerintahan Kota Pasuruan.
( Body Soewarono. asissten Pemkot Pasuruan saat berlangsung rapat secara virtual )
Berdasarkan SK Wali Kota, nomor 188/291/423.011/2020 Tanggal 19 November 2020 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Pasuruan, Dengan Deliniasi Kumuh Seluas 58,08 Ha, yang meliputi Kelurahan Bugul Lor, Kandangsapi, Mandaranrejo, Panggunrejo, Trajeng, Kebonsari, Gadingrejo Dan Tambaan.
" Alhamdulillah, perhitungan pengurangan kumuh akhir, luasan kumuh berkurang 21,33 ha, jadi sisa luasan kumuh yang masih memerlukan penanganan seluas 36,75 ha. Berkurangnya luasan kumuh, karena adanya penanganan kumuh melalui Program DFAT di 3 (tiga) kelurahan diantaranya, Gadingrejo, Kebonsari dan Tambaan dan juga kegiatan pembangunan infrastruktur oleh Dinas PRKP melalui dana APBD ", jelas Syamsul Hadi, melalui Boedy Soewartono kepada awak media pada Rabu ( 16 Desember 2021 ) usai rapat digelar .
Masih dijelaskan Boedy Soewartono, Mapping kolaborasi adalah untuk meningkatkan layanan dasar infrastruktur di atas 80% yang masih perlu ditingkatkan. Sinergisitas perencanaan bersama, yang melibatkan OPD terkait, pihak Kelurahan dan Masyarakat menjadi penting agar penanganannya terukur dan tepat sasaran. Tekait permasalahan sanitasi, pengolahan air limbah, ketersediaan air bersih, drainase lingkungan dan persampahan menurutnya menjadi hal serius yang diperlukan tindak lanjutnya oleh semua pihak.
" Kebijakan daerah dalam penanganan kumuh dan peran serta OPD memberi dampak yang signifikan, fasilitasi Pemerintah Kota dalam mengkoordinir dan mengkomunikasikan kegiatan - kegiatan yang terkait penanganan kumuh dengan seluruh steakholder berjalan baik dan lancar. Peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman bisa terwadahi melalui FORUM PKP yang pembentukannnya di inisiasi oleh POKJA PKP yang selanjutnya tugas dan fungsi Forum PKP antara lain, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP, meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat, memberikan masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melakukan peran mediasi ", Terang Boedy.
Selain itu Boedy juga menjelaskan bahwa Lokasi Program KOTAKU di Kota Pasuruan berada di 34 Kelurahan dengan tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
" Kemudian, Tujuan kegiatan KOTAKU-DFAT adalah “ Mewujudkan permukiman perkotaan layak huni, inklusif, produktif, berketahanan, dan berkelanjutan ”, dengan ciri khas kegiatan, untuk Permukiman inklusif yang menerapkan aksesibilitas universal, Permukiman yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, Permukiman yang mendukung ketahanan masyarakat di permukiman kumuh terhadap bencana, termasuk wabah/pandemik dan untuk Permukiman yang melaksanakan keterpaduan antar sektor untuk sarana air minum, air limbah, persampahan, dan sektor lainnya, termasuk pendukung pengembangan penghidupan yang berkelanjutan ", masih jelas Boedy.
Terkait Lokasi KOTAKU-DFAT di Kota Pasuruan Boedy mengatakan berada di 3 kelurahan, diantaranya, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Gadingrejo dan Kelurahan Tambaan dan Dana KOTAKU-DFAT dengan tujuan untuk memenuhi akses sanitasi, air minum dan persampahan merupakan hibah dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia/AUSAID, dengan alokai dana 2 milyar rupiah per Kelurahan.
" Permasalahan WATSAN di 3 lokasi DFAT untuk pengelolaan air limbah (mck, jamban, septictank komunal) sebanyak 80 unit, air minum sebanyak 724 m, 380 unit, drainase (drainase, pintu air, biopori, gorong-gorong) sepanjang 1.271 meter, pengelolaan persampahan (TPS-3R, gerobak sampah) sebanyak 7 unit, jalan lingkungan (jalan, talud, jembatan) sepanjang 574, 8 meter dan ruang terbuka publik (rth, jalur hijau) sebanyak 6 unit ".
Selain itu pula, terkait untuk tujuan kegiatan KOTAKU-CFW Boedy Soewartono juga menambahkan untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, Memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska covid-19, khususnya di perkotaan, Membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19; dan untuk terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun Program IBM lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM).
" Untuk Lokasi KOTAKU-CFW di Kota Pasuruan ada di 5 kelurahan yaitu, Kelurahan Bugullor, Kelurahan Kandangsapi, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Trajeng, dengan sumber pendanaan dari APBN TA. 2021 dan Alokasi Dana 300 juta per kelurahan, dengan kegiatan pekerjaan di 5 lokasi CFW, normalisasi saluran drainase lingkungan, pembuatan tutup saluran drainase lingkungan, perbaikan jalan paving dan perbaikan MCK Umum ", tambah Boedy
. (Syah)
0 Komentar