Pasuruan - radarmerahputih com - Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik melaksakan Study Banding ke tiga titik lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kita Yogyakarta, Museum Vredebugr & Kawasan Mallioboro Dan RRI Yogyakarta mulai dari 20 hingga 22 Mei 2023.
Hal ini dilaksanakan guna untuk mengacu dalam Penataan Wisata, PKL ( Pedagang Kaki Lima ) dan Parkir di Kota Yogyakarta yang nantinya bisa dicontoh dan diterapkan di Kota Pasuruan, Khususnya kawasan Alun - Alun atau Wisata Religi sehingga terwujudnya Wisata Religi Terpadu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan Imam Subekti saat menjelaskan bahwa pihaknya memilih melakukan kunjungan atau Studi Banding di Kota Yogyakarta terbesit untuk mencontoh dikawasan Mallioboro yang dinilai berhasil dalam melakukan Penataan Wisata, PKL, Parkir.
" terus terang Kota Pasuruan mempunyai semangat juga untuk mengembangkan di Kota Pasuruan terkait dengan Wisata, namun konsep kita di Kota Pasuruan Wisata Religi. Saat ini kami sudah membangun Payung Madinah di kawasan Alun - Alun sehingga dan memang terbukti bahwa setiap hari kita kedatangan banyak pengunjung, namun ada permasalahan baru yang susah untuk kita tertibkan yaitu PKL dan Parkir ".
" Dan Kita terbersit untuk mencontoh dispraktis yang ada di Kota Yogya salah satunya di kawasan Mallioboro yang kita nilai berhasil untuk menunjukkan dua ribu lebih PKL untuk bisa tertib dan Parkir, sehingga kita bisa meniru keberhasilan yang ada di Kota Yogya ini ", terang Imam Subekti saat menjelaskan tujuan ke Yogyakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Yagyakarta, Ignatius Tri Hastono menjelaskan bahwa sebagai Kota jasa Pariwisata, menurutnya promosi menjadi sesuatu yang harus kita tempatkan penting, bukan hanya promosi dikrimasi akan tetapi promosi bagaimana Kota Yojya sebagai komunitas besar atau kampung besar kemudian bisa dilihat secara komprehensif.
Mengenai berbicara Kota Yogya itu diskriminasi wisata, menurutnya itu sangat terbatas, akan tetapi pihaknya meyakini bahwa siapapun itu dari luar Kota Yogya akan bisa melihat Daerah Istimewa Yogyakarta + dengan seputaran Jateng yang dekat dengan dari Kota Yogyakarta , itulah kemudian peran Kota Yogya sebagai Kota Jasa Pariwisata.
" Mau kemana pun, butuh berapa hari home bissnya tetap di kota Yogya, sehingga kemudian kalau kita mau menampilkan keluar bahwa Pantai yang indah itu adalah ada di Gunung Kidul DIY, Candi terbesar itu Borobudor tapi semua distimasi - distimasi akan bisa dinikmati dari Kota Yogyakarta. Dan dari strategi itu kemudian kita sambungkan kepada teman - teman Media sehingga kita tidak hanya sekedar bicara tentang distimasi, tapi Kota Yogya sebagai Kota yang nyaman untuk mengunjungi dimanapun diskiminasi wisata diseputaran DIY ", terangnya.
Berbicara terkait Penataan PKL, Ignatius Tri Hastono mengatakan bahwa pada konteks Penataan bukan itu dihilangkan, akan tetapi bagaimana itu dikuatkan, diformalkan sehingga tidak dikenalkan kembali istilah melanggar Peraturan dan sebagainya, akan tetapi itu diformalkan dengan ditempatkan, ditata disuatu tempat.
Dari semua itu, menurutnya tentu bukan sesuatu yang sederhana dan juga melakukan penataan yang eksalasi yang sedemikian banyak. hal - hal yang pihaknya sampaikan kemudian secara teknis rentan waktu yang cukup panjang , sehingga bagaimana kemudian para PKL bisa menerima dari status tidak formal menjadi formal.
" Status itu akan memperkuat ekonomi mereka kemudian. Dan hal - hal ini kemudian harus kita kemas dan kita sampaikan secara dalam istilah nguwongke ", jelas Ignatius Tri Wahono saat menjelaskan dihadapan Awak Media.
Ignatius Tri Hastono juga menambahkan bahwa tidak ada pengambilan kebijakan itu secara tiba - tiba, Pasti dalam semua ini ada rentan waktu untuk mempersiapkan diri, menyampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan itu juga bisa menata diri atau menyiapkan diri.
" Jadi semua ini aspek membangun komunikasi, membangun ruang bicara sehingga kemudian eksekusi formal tinggal melaksanakan kesepakatan yang sudah terbangun, kalau kemudian ada yang belum bisa menerima itu suatu riak - riak yang saya kira manusiawi ", tambahnya.
Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya melakukan pendekatan dengan melaksanakan sosialisasi kepada PKL dimulai sejak 2014 hingga awal 2022 baru bisa terealisasi dan untuk terkait penjagaan selain melibatkan langsung dari masyarakat pihaknya juga memasang pembatas - pembatas larangan berjualan. (Syah)
0 Komentar