Surabaya - radarmerahputih.com- LSM LIRA ( Lumbung Aspirasi Rakyat ) se_ Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jl Pahlawan, Surabaya, Kamis ( 25 Juli 2024 ) siang.
Diketahui, dalam orasinya Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin, SH menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya disini guna untuk mendorong PJ Gubernur Jawa Timur untuk tegas melakukan evaluasi dalam melakukan penggelontoran anggaran.
" Kami disini menyampaikan aspirasi kepada PJ Gubernur supaya berani dan tegas melakukan evaluasi - evaluasi penganggaran yang sebelumnya banyak kebocoran yang di garong oknum - oknum ekskutif maupun legeslatif ", terang Samsudin dalam orasinya.
Selain itu, Samsudin juga mengatakan bahwa pihaknya terus mendukung dan meminta upaya yang dilakukan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) agar tetap dengan tegak lurus dalan memberantas oknum - oknum yang terlibat.
" Sampai hari ini yang sudah ditetapkan setelah Sahat, ditetapkan kembali kepada 21 tersangka oleh KPK. namun bagi kami itu hanya segelintir yang ditetapkan sebagai tersangka, menurut kami masih banyak oknum - oknum legeslatif yang terlibat dipusaran dana hibah ", masih terang Samsudin dalam orasinya.
Selanjutnya, Samsudin ( Gubernur LIRA Jawa Timur ) bersama Pengurus LIRA Jawa Timur dan beberapa Bupati dan Walikota LIRA di Provinsi Jawa Timur diterima oleh PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, Dr Bobby Soemarsono, SH., M.Si bersama sejumblah beberapa pejabat Pemprov.
Samsudin kepada awak media menerangkan bahwa dirinya mempunyai data yang dimulai pada tahun 2014. Keterangannya di tahun 2014 Pemprov Jawa Timur mengalokasikan dana hibah 4,5 triliun, 2015 5,2 triliun, 2016 5, sekian triliun dan dipuncak tertingginya itu ada di tahun 2020 - 2021 yang mencapai 10, sekian triliun yang kemudian ada OTT dari KPK.
" Hari ini LIRA datang untuk menyampaikan aspirasi agar Pemprov Jawa Timur melakukan evaluasi, untuk perbaikan. Karena Ini masih jilid satu dan jilid dua, kemungkinan ada lagi jilid jilid selanjutnya jika tidak segera dilakukan evakuasi ", jelas Samsudin kepada awak media setelah menggelar audensi bersama PJ Sekda.
Dirinya menjelaskan bahwa kasus yang menyeret ini dengan modus dana hibah banyak yang fiktif, ada yang potongan 60% dan lain sebagainya. Menurutnya, LIRA sudah menyerahkan data - data itu kepada KPK pada saat di awal.
" Karena kami tidak ada ruang untuk komunikasi dengan pemerintah provinsi sehingga kami lakukan pelaporan - pelaporan tendang tindak pindana korupsi. Dan harapan kami, Pemprov agar segera melakukan evaluasi, jadikan OTT KPK ini jadikan contoh, motifasi untuk dilakukan perbaikan - perbaikan., terutama pak PJ Gubernur harus tegas melakukan evaluasi agar tidak berlawanan atau tidak berhadap hadapan dengan hukum ", tambah Gubernur LIRA Jawa Timur.
Sementara itu, ditambahkan oleh PJ Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya bahwa pihaknya sangat prihatin dan sangat kecewa dengan kondisi saat ini, khususnya di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun di DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini.
" Kita merasa sangat kecewa dengan kondisi bangsa ini, terutama birokrasi - birokrasi DPR - DPRD yang ada di Provinsi Jawa Timur, kita prihatin. Dana sebesar itu berapa triliun dana hibah yang di korupsi mulai ditahun 2014 - 2024 saat ini, berapa triliun yang sudah dibuat bancaan baik oleh oknum - oknum birokrasi maupun DPRD Provinsi Jawa Timur ", ucap Ayi.
Dirinya juga menambahkan bahawa, pihaknya meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih, usut tuntas hingga ke akar - akarnya. " Kita disini mendukung sepenuhnya KPK harus menyeret oknum - oknum yang lain yang ikut terlibat kasus dana hibah ini dan oknum birokrasi yang diduga menjadi otak dalang perencanaan, pelaksanaan dan pembagian dana hibah tersebut. Dan Jika otak dalang ini nanti sudah terseret dan menyebut semua yang terlibat kongkalikong ini, usut tuntas se akar - akarnya ", tambah Ayi, pria yang saat juga menjabat sebagai Bupati LIRA Pasuruan. (Syah)
0 Komentar